Rilis Resmi GMOCT

CCTV-news.online_ Semarang (GMOCT) 5 Juli 2025 – Dugaan skandal manipulasi administrasi yang melibatkan dr. Sahal Patah, Sp.B, Sp.BTKV, pegawai RS Kariadi Semarang, mencuat ke permukaan. Tim investigasi Jelajahperkara.com, yang merupakan bagian dari Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT), menerima laporan dari perangkat RT, RW, dan warga Gunung Sawo, Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajah Mungkur, terkait perubahan alamat usaha kos-kosan milik dr. Sahal Patah yang diduga dilakukan secara ilegal.

Perubahan alamat tersebut diduga dilakukan secara diam-diam, tanpa proses resmi, sosialisasi, dan persetujuan dari RT, RW, kelurahan, maupun kecamatan. Tim media bersama perangkat RT dan RW mendatangi Kantor Lurah Petompon. Lurah Mamit secara tegas menyatakan tidak pernah mengetahui atau menandatangani dokumen perubahan alamat tersebut.

“Saya tidak tahu sama sekali. Kalau memang ada, itu bisa jadi dilakukan sebelum saya menjabat. Tapi sejauh ini, saya belum menemukan dokumennya,” tegas Lurah Mamit.

Tim media juga meminta peta wilayah, denah RT 08 dan RT 09, serta berkas perubahan administrasi sebagai bukti resmi. Lurah menyatakan akan menelusuri dokumen terkait untuk memastikan legalitas proses tersebut.

Penelusuran dilanjutkan ke Kecamatan Gajah Mungkur. Camat Puput memastikan pihak kecamatan tidak pernah dilibatkan dalam proses perubahan data tersebut.

“Kalau administrasi, itu prosedurnya jelas harus melewati kelurahan dan tembusan ke kecamatan. Sampai hari ini kami belum menerima apapun,” ungkap Camat Puput.

Informasi dari warga menyebutkan dr. Sahal Patah kerap bersikap arogan, jarang bersosialisasi, tidak pernah memberikan kontribusi sosial, dan beberapa kali mencoba menekan warga melalui aparat pemerintah setempat. Dugaan adanya “jalur belakang” dengan oknum tertentu untuk memuluskan kepentingan pribadi pun menguat.

Upaya klarifikasi telah dilakukan melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini diturunkan, dr. Sahal Patah belum memberikan tanggapan.

Jelajahperkara.com, melalui GMOCT, menegaskan komitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari praktik penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan lingkungan sekitar. Kasus ini menjadi sorotan penting terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat lokal.